Oleh: Rayhana Radhwa (Ibu Rumah Tangga tinggal di Kota Bekasi)

Masyarakat Kota Bekasi menerima kabar gembira Kota Patriot didapuk dengan predikat kota terkaya di Jawa Barat menyalip Kota Bandung sebagai ibukota provinsi. Posisi tersebut disematkan setelah melesatnya angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu komponen pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan PDRB Kota Bekasi kuartal kedua tahun ini sebesar Rp279 triliun, unggul di atas Kota Bandung yang mencatat angka PDRB Rp221 triliun (radarbekasi.id, 27/09/24).

PDRB merupakan merupakan perhitungan produksi barang dan jasa di suatu daerah dari berbagai sektor usaha. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi PDRB suatu daerah mengindikasikan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Namun perlu dipahami oleh masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi belum tentu akan seiring dengan peningkatan kesejahteraan. Sunarti (2012) mendefinisikan kesejahteraan adalah suatu keadaan yang mencakup aspek sosial, material dan spiritual, di mana individu merasakan keamanan, moralitas, serta kedamaian lahir dan batin. Kondisi ini memungkinkan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial mereka dengan baik. Selain untuk kepentingan pribadi, kesejahteraan juga seharusnya dirasakan oleh keluarga dan masyarakat, menciptakan lingkungan yang harmonis. Semua elemen kesejahteraan ini nampaknya perlu ditelisik di Kota Bekasi.

Apa yang dialami Kota Bekasi saat ini adalah ironi. Di tengah melesatnya angka PDRB, Bekasi menyimpan sejuta polemik yang problematik. Kemiskinan salah satunya. Memang benar diberitakan bahwa angka kemiskinan di Kota Bekasi mengalami penurunan persentase dari tahun lalu 4,10 persen menjadi 4,01. Yang menjadi masalahnya angka tersebut didasarkan pada standar garis kemiskinan pada angka Rp842.927 per kapita per bulan (infobekasi.co, 08/08/2024). Artinya kurang dari Rp30.000 sehari. Bahkan untuk makan kurang dari Rp10.000 sekali. Padahal kebutuhan hidup tak hanya makan. Bagaimana dengan keperluan sandang, papan, pendidikan dan kesehatan?

Tak dapat dipungkiri angka garis kemiskinan yang ditetapkan tersebut jauh dari kata cukup. Belum lagi angka biaya hidup di Kota Bekasi cukup mahal. Nilai konsumsi rumat tangga dapat dipengaruhi oleh tingginya pengeluaran dan harga barang. Ketika harga barang di suatu wilayah meningkat, hal ini akan mendorong naiknya nilai konsumsi rumah tangga, yang menyebabkan peningkatan biaya hidup. BPS merilis laporan kota dengan biaya hidup tertinggi tahun 2022 berdasarkan nilai konsumsi rata-rata per rumah tangga tertinggi dalam sebulan. Dalam laporan BPS tersebut, Kota Bekasi menempati urutan kedua dengan biaya hidup Rp14,33 juta per bulan (cnbcindonesia.com, 13/12/24). Dibandingkan dengan angka garis kemiskinan yang tak sampai satu juta per bulan, tentu ini menjadi angka yang mencengangkan. Betapa tingginya kesenjangan di Kota Bekasi.

Bahkan saat ini, masih banyak penduduk di Kota Bekasi yang hidup dalam kemiskinan, yang membuat mereka rentan menggunakan tindakan kriminal sebagai cara memenuhi kebutuhan hidup (Chantiqa et al., 2024). Menurut Kabag Ops Polres Metro Bekasi Kota mengatakan bahwa belakangan ini pencurian kendaraan bermotor dan penipuan online adalah kriminalitas yang banyak terjadi. Lokasi kejadian kejahatan terjadi merata di wilayah Kota Bekasi (rri.co.id, 25/08/24).

Problem sosial laksana tak ada habisnya, sebagian pun terdorong oleh faktor ekonomi. Kasus perceraian tinggi di Bekasi tahun 2023 mencapai 4.093 pengajuan perkara cerai yang didominasi oleh pihak istri dengan cerai gugat karena kondisi ekonomi (radarbekasi.id, 09/01/24). KDRT dan kasus kekerasan pada anak juga tinggi. Belum lagi kasus seks bebas, tak heran tingkat pembuangan bayi juga sering kali dijumpai di Kota Bekasi.

Isu lingkungan juga tak kunjung teratasi. Persoalan krisis air bersih, kualitas udara semakin memburuk, persoalan sampah dan banjir terus menghantui warga Kota Bekasi. Sudah berulang kali keluhan air yang disalurkan PAM Tirta Baghasasi berwarna hitam dan berbau. Bahkan untuk keperluan darurat pemadaman kebakaran juga sangat minim. Kepala Disdamkarmat Kota Bekasi, Aceng Solahudin, mengungkapkan sumber air bersih untuk pemadam kebakaran hanya bergantung pada Kali Bekasi. Itupun letaknya di daerah rawan macet (rri.co.id, 29/06/24). Udara yang tercemar membuat Kota Bekasi meraih prestasi negative sebagai kota dengan kualitas terburuk kedua di Indonesia berdasarkan data IQAir (radarbekasi.id, 26/07/24). Tempat pembuangan akhir Sumur Batu Kota Bekasi sudah kelebihan kapasitas dalam menampung sampah warga Kota Bekasi. Total timbulan sampah di Kota Bekasi sebanyak 1800-an ton per hari, sementara hanya 100-1200 ton yang dapat terangkut masuk TPA Sumur Batu (Ramadhan et al., 2024).

Ironi-ironi di atas wajar saja dalam sistem kapitalisme yang hanya menempatkan keberhasilan pembangunan dari capaian ekonomi. Pembangunan dalam sistem kapitalisme bertumpu pada pada aspek fisik dan produksi barang/jasa. Aspek sosial dan lingkungan kerap kali terabaikan dalam perencanaan kota.

Sudah saatnya penguasa evaluasi kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan negara memajukan kesejahteraan umum. Islam memberikan panduan mendefinisikan kesejahteraan. Syekh An-Nabhani dalam kitabnya berjudul Sistem Ekonomi Islam memaknai kesejahteraan sebagai terpenuhinya kebutuhan primer berupa pangan, sandang, papan, keamanan, kesehatan dan pendidikan tiap individu sekaligus membuka peluang terpenuhinya kebutuhan sekunder. Definisi ini sekaligus mengkritik cara pandang kapitalisme yang mengutamakan pertumbuhan agregat padahal sudah jamak terjadi angka-angka ekonometrik tak sejalan dengan realitas yang ada. Di sisi lain, Islam justru memasang standar tinggi kesejahteraan dengan meletakkan indikator tidak secara agregat namun pada individu. Artinya bila ada satu orang saja tak bisa makan, Allah akan meminta pertanggungjawaban.

Sudah masyhur kisah Amirul Mukminin Umar bin Khatab yang berkeliling di tengah malam untuk memeriksa keadaan warganya. Saat didengarnya seorang ibu memasak batu untuk menenangkan anaknya yang kelaparan, dengan segera beliau memanggul sendiri karung gandum dan mengantarnya langsung.

Definisi kesejahteraan dalam Islam juga mencakup lebih dari terpenuhinya kebutuhan fisik. Pencapaian kesejahteraan harus memenuhi rasa aman, akses pengetahuan, serta badan dan lingkungan yang sehat bagi seluruh masyarakat. Tentunya aspek non fisik ini tak bisa diraih hanya dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sistem keamanan diikuti sistem sanksi yang tegas dalam Islam diperlukan untuk menekan angka kriminalitas. Sistem pendidikan berbasis aqidah berperan menekan problem sosial yang kronis. Sedangkan konsep rahmatan lil alamin dalam pengelolaan lingkungan akan membuat kondisi ekologi sehat dan berkelanjutan. Bahkan digambarkan di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, serigala tidak menerkam domba-domba yang sedang digembalakan di padang rumput. Kondisi ini tercipta karena terjaganya habitat serigala di alam liar sehingga terjaga pula domba-domba di habitat kendang dan padang rumput sebagai ternak peliharaan.

Sungguh berpijak pada Islam akan memberikan kesejahteraan yang hakiki. Bukan kesejahteraan semu berbalut nominal angka barang dan jasa namun kesejahteraan yang membawa berkah dan kebahagiaan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kesejahteraan hakiki ini meniscayakan penerapan Islam secara integrative dan menyeluruh.

Referensi:
https://radarbekasi.id/2024/09/27/bekasi-jadi-kota-terkaya/
https://www.cnbcindonesia.com/research/20231212161540-128-496561/10-kota-dengan-biaya-hidup-termahal-di-ri-ada-jakarta-bekasi
https://radarbekasi.id/2024/07/26/kualitas-udara-kota-bekasi-jadi-terburuk-kedua-di-indonesia/
https://radarbekasi.id/2024/01/09/angka-perceraian-di-kota-bekasi-2023-masih-tinggi-pengajuan-cerai-didominasi-pihak-istri/
https://www.rri.co.id/daerah/788380/pemadam-kebakaran-kota-bekasi-kekurangan-sumber-air-bersih
https://rri.co.id/daerah/749819/kekerasan-anak-di-kota-bekasi-tembus-45-kasus
https://www.kompas.id/baca/metro/2023/09/19/air-bersih-di-bekasi-masih-berbau
Euis Sunarti, “Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi dan Keberlanjutanya” Naskah Akademis Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, ISBN 978-602-8665-05-6, Bogor November (2006), h.28
Chantiqa, B., Wardhani, H. P., Hermawan, R. Z., Amalia, S., Tambang, W. S., & Bangun, M. F. A. (2024). Pengaruh Kemiskinan terhadap Tindak Kriminalitas di Kota Bekasi. Concept: Journal of Social Humanities and Education, 3(2), 264-272.
Ramadhan, G., Nurcahyanto, H., & Yuniningsih, T. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BEKASI. Journal of Public Policy and Management Review, 13(3), 205-218.
Image Oleh Garybhaztara – Karya sendiri, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73727336