Oleh: Alifia (Aktivis Remaja Muslimah Bekasi)

Pemerintah resmi menerapkan kebijakan WFH bagi ASN 1 hari dalam seminggu (mulai April 2026) sebagai bagian dari gerakan hemat energi nasional. Menko Perekonomian mengumumkan kebijakan ini disiapkan guna merespons tingginya harga minyak dunia imbas perang di Kawasan Timur Tengah. Diperkirakan penghematan BBM dapat mencapai sekitar 20% atau 1/5 dari konsumsi harian jika kebijakan ini diterapkan secara konsisten. Angka yang diperkirakan Hemat APBN dari kompensasi BBM: ± Rp 6,2 triliun dan potensi penghematan konsumsi masyarakat: ± Rp 59 triliun. (sumber : kompas.com)

Namun demikian, kebijakan WFH tidak dapat diterapkan secara menyeluruh pada semua sektor pekerjaan. Pekerjaan yang membutuhkan kehadiran fisik seperti manufaktur, kesehatan, transportasi, dan pelayanan publik tetap harus dilakukan secara langsung. Hal ini membuat efektivitas kebijakan menjadi terbatas hanya pada sektor tertentu.

Di sisi lain, meskipun WFH memberikan fleksibilitas, tidak semua pekerja mampu menjaga produktivitas kerja di rumah. Faktor lingkungan, kedisiplinan, serta keterbatasan fasilitas dapat memengaruhi kinerja. Pada sektor pemerintahan, WFH berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik jika tidak diimbangi dengan sistem digital yang memadai. Masyarakat bisa mengalami keterlambatan layanan.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih terdampak oleh fluktuasi energi global. Padahal, sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah, Indonesia seharusnya mampu mencapai kemandirian energi. WFH lebih bersifat solusi jangka pendek untuk menekan konsumsi energi. Namun, kebijakan ini belum menyentuh akar masalah seperti pengelolaan energi nasional dan ketahanan energi jangka panjang. Kalau pemerintah serius ingin melakukan penghematan, seharusnya fokus pada pengurangan anggaran proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung bagi rakyat. Seharusnya kebijakan publik harus mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh terhadap pelayanan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi. (sumber : tribunnews.com)

Kondisi seperti ini adalah dampak dari tidak hadirnya peran negara secara utuh dalam mengelola sumber energi dan masyarakat. Hanya islam yang akan menggabungkan agama dengan kehidupan dan mampu menyelesaikan permasalan hingga ke akar nya. Yaitu Dengan penerapan sistem Islam secara menyeluruh.

Dalam sistem Islam, negara memiliki kedaulatan penuh dalam mengatur urusan rakyat berdasarkan syariat. Negara bertanggung jawab memastikan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan energi.

Islam menetapkan bahwa sumber daya alam yang vital seperti minyak dan gas merupakan milik umum yang harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, bukan diserahkan kepada pihak swasta atau asing. Dengan pengelolaan yang sesuai syariat, negara dapat mencapai kemandirian energi sehingga tidak mudah terpengaruh oleh krisis global. Negara akan fokus pada pemanfaatan sumber daya dalam negeri secara optimal.

Pemimpin dalam Islam (khalifah) akan menetapkan kebijakan yang mempertimbangkan manfaat dan mudarat secara menyeluruh. Kebijakan seperti WFH akan dikaji secara mendalam sebelum diterapkan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Pekerjaan dalam Islam dipandang sebagai bagian dari ibadah. Oleh karena itu, pekerja akan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan profesionalisme, baik bekerja dari rumah maupun di kantor.

Hanya islam yang akan menggabungkan agama dgn kehidupan , karena pentingnya menjaga kekuasaab dgn hukum2 syariat Allah , oleh karena itu kebijakan lahir dari sistem islam bertujuan untuk melahirkan kesejahtraan rakyat, bukan segekintir pihak..