Oleh : Ayin Harlis (Aktivis Dakwah)

Greg J Stoker, seorang aktivis anti-imperialis mengunggah video yang menunjukkan dugaan jasad warga Gaza berterbangan bersama kepulan asap yang kemudian viral di media sosial. Meskipun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari otoritas terkait terkait hal itu, serang udara Israel itu mendapat kecaman dunia (eramuslim.com, 6/4/25). Israel diketahui telah melanggar gencatan sencata sejak 18 Maret lalu dengan melancarkan serangan brutal. Dilaporkan lebih dari 1500 warga Palestina tewas dan 3.000 luka-luka sejak itu.
Sebelumnya, pada hari pertama Idul Fitri warga Gaza diwarnai duka. Serangan Israel pada Senin (31/3) menewaskan sedikitnya 64 warga Palestina, termasuk anak-anak. Dini hari itu, pengungsi Palestina dikejutkan oleh serangan pesawat Zionis yang menghantam tenda-tenda. Palang Merah Palestina akhirnya menemukan jasad 14 pekerja kemanusiaan di dekat Rafah, seminggu setelah kendaraan mereka diserang oleh Israel.
Nation State Penghalang Persatuan Umat
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan posisi Indonesia dalam membantu evakuasi warga Gaza, Palestina. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan Joint Arab-Islamic Ministerial Committee di Antalya, Republik Turki. Sugiono mengulang posisi dukungan Indonesia untuk memerdekakan Palestina dalam bingkai solusi dua negara.
Posisi seperti Indonesia ini diambil oleh seluruh negeri muslim di dunia. Bukannya mengusir penjajah Israel namun justru memberi peluang Israel menjadi negara yang sah dan diakui dengan dalih mendukung kemerdekaan Palestina. Ini muncul karena konsep negara bangsa. Negara bangsa telah memperapuh ikatan bahwa setiap muslim adalah bersaudara dan merasakan sakit yang sama.
Konsep nasionalisme bermula dari perjanjian rahasia Inggris dan Prancis tahun 1916. Selama Perang Dunia I, Daulah Khilafah terseret dalam Aliansi Poros yang diprakarsai oleh Jerman, Austria, dan Hungaria. Lawannya blok Sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia. Kekalahan Aliansi Poros pada Perang Dunia I membuat Inggris dan Prancis memperlemah Daulah Khilafah dengan mengembuskan nasionalisme di kalangan bangsa Arab dan Turki agar terpecah belah dan memisahkan diri dari Khilafah. Inggris dan Prancis sepakat membagi wilayah sesuai zona pengaruh mereka masing-masing.
Setelah itu tercetuslah Deklarasi Balfour, yaitu pernyataan publik pemerintah Inggris yang mendukung pendirian “rumah nasional bagi bangsa Yahudi” di tanah Palestina yang saat itu masih menjadi wilayah Khilafah dengan jumlah penduduk Yahudi yang minoritas. Lebih lanjut, deklarasi PBB tanggal 14 Mei 1948 menyatakan pendirian negara Zion*s.
Sejak deklarasi inilah perampasan tanah Palestina terus berlangsung. Sampai detik ini Palestina masih terjajah, sedangkan penguasa muslim dilemahkan oleh kepentingan politik dan sekat negara bangsa. Ikatan akidah Islam telah terkikis oleh kepentingan nasional masing-masing.
Genosida dan Peran Media Sosial
Media sosial saat ini milik pengusaha yang berafiliasi pada Israel sehingga penyebaran opini solusi Islam untuk Palestina menjadi terbatas. Banyak akun-akun pendukung Palestina diblokir oleh pemilik media pendukung Zion*s. Padahal penyebaran opini secara masif agar solusi hakiki Palestina dapat tersebar luas sangat diperlukan. Tak hanya itu, secara internal perusahaan raksasa mereka menindak tegas pegawai yang mendukung Palestina. Peringatan ulang tahun ke-50 Microsoft pada Jumat (4/4/2025) di Redmond, Seattle, ricuh karena Ibtihal Aboussad memprotes kerja sama perusahaan dengan militer Israel. Aboussad adalah karyawan pro-Palestina yang memprotes keterlibatan Microsoft dalam penggunaan teknologi kecerdasan artifisial (AI) untuk keperluan militer. Aksinya terjadi ketika CEO Microsoft AI, Mustafa Suleyman, mempresentasikan pengembangan asisten AI Copilot. Seorang karyawan lain, Vaniya Agrawal, juga memprotes Gates, Ballmer, dan CEO Satya Nadella berada di atas panggung. Keduanya segera dikawal keluar oleh petugas keamanan.
Tak lama kemudian Aboussad diberhentikan dari Microsoft Canada karena “tindakan indisipliner”. Microsoft menyebut Aboussad menuduh secara agresif dan menimbulkan gangguan acara penting perusahaan.
Penegakan Khilafah Solusi Palestina
Solusi hakiki Palestina bukan basa basi politik atau sekedar kecaman, tetapi memerangi musuh Islam dan membebaskan Palestina dari penjajahan dengan jihad fi sabilillah yang dikomandoi seorang khalifah bagi kaum muslim. Khilafah adalah perisai dan rumah berlindung umat dari ancaman penjajahan, perampasan, kezaliman, dan berbagai konspirasi yang dilakukan orang-orang kafir.
Kita harus mengambil Pelajaran dalam Sejarah bahwa di bawah Khilafah, selama ratusan tahun Palestina terjaga. Kita membutuhkan kepemimpinan seperti Sultan Abdul Hamid II yang tegas menolak tawaran Theodor Herzl, penggagas sekaligus pendiri negara Yahudi pada tahun 1896. Sultan berujar, “Sesungguhnya negara Khilafah ini adalah milik rakyat. Mereka tidak akan menyetujui permintaan itu. Oleh sebab itu, simpanlah kekayaan kalian itu dalam kantong kalian sendiri”.
Ketiadaan Khilafah membuat negeri-negeri muslim terjajah dan terisolasi dengan konsep negara bangsa. Umat harus disadarkan bahwa nasib Islam dan kaum muslimin tidak akan merdeka dengan ikatan kebangsaan. Oleh karenanya, penegakan Khilafah sebagai solusi atas Palestina dan negeri muslim lainnya adalah perkara mendesak dan penting.
Untuk merealisasikan tegaknya Khilafah membutuhkan kesadaran politik secara kolektif dalam perjuangan kelompok dakwah ideologis yang konsisten. Kelompok dakwah ini melakukan pembinaan intensif kepada umat, bekerja bersama umat untuk mewujudkan kembali Khilafah yang mencontoh negara Rasulullah ﷺ di Madinah.